Selamatkan Air, Selamatkan Dunia

Badan Geologi KESDM melalui Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) melakukan Sosialisasi Regulasi Air Tanah pada Rabu (6/12/2017) di Auditorium Geologi Jl. Diponegoro 57 Bandung. Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala PATGTL Ir.Andiani, MT dan dihadiri oleh lebih dari 70 peserta terdiri dari Dinas-Dinas ESDM se-Indonesia, Unsur Perguruan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural di Lingkungan Badan Geologi.
 
Narasumber dari Badan Geologi yaitu Wahyudin, ST, MT.,  Kepala Bidang Air Tanah PATGTL dengan materi presentasi “Perkembangan Regulasi Air Tanah” serta Idham Effendi, ST. M.Sc., Kasubbid Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah PATGTL dengan materi presentasi “Permen ESDM No 2 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 20 Tahun 2017”. Sedangkan narasumber dari luar Badan Geologi  yaitu Ir. Aan Noerhasanah, M.T., Kepala Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat membawakan materi “Implementasi dan Permasalahan Regulasi Air Tanah di Provinsi Jawa Barat”, dan diskusi panel ini dipandu oleh Moderator Drs. Mochammad Soleh ST, MM Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

selamatkanairselamatkandunia
Narasumber dan Moderator dalam Sosialisasi Regulasi Air Tanah (6/12/2017)
               
Andiani dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa selain berperan sebagai penopang sistem kehidupan juga sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas dalam kehidupan di muka bumi ini sangat tergantung pada ketersediaan air. Hasil pembangunan sumber daya alam, termasuk sumber daya air, telah mampu menyumbang kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja.
 
Pada beberapa dasa warsa terakhir ini, peranan air tanah dalam menunjang kelangsungan pembangunan di Indonesia dirasakan terus meningkat, pemanfaatan air tanah terutama untuk sumber air baku bagi keperluan penyediaan air bersih penduduk, proses industri, perdagangan, dan air irigasi terus mengalami peningkatan.
 
Potensi air tanah yang tersimpan dalam wadah akuifer, distribusinya tidak merata baik ditinjau dari letak geografis setiap pulau maupun dari segi hidrogeologinya. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapkan kita pada resiko terjadinya krisis sumber daya air yang terjadi pada saat ini maupun di waktu mendatang.

selamatkanairselamatkandunia1
Suasana ketika Ir. Aan Noerhasanah dari Dinas ESDM Prov. Jawa Barat sedang memaparkan materi presentasinya
           
Bertititik tolak pada hal tersebut di atas, upaya pengelolaan air tanah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar dalam pelaksanaan penentuan kebijakan pengelolaan air tanah, maka pengaturan kebijakan atau regulasi air tanah dalam bingkai kebijakan sumber daya air menjadi bagian yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pengelolaan air tanah.
 
Tantangan yang dihadapi dalam regulasi pengelolaan air tanah saat ini adalah masih belum adanya undang-undang pengganti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2014. Saat ini Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan kembali diacu sebagai dasar regulasi sumber daya air paska dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun masih banyak kekurangannya mengingat banyak permasalahan pengaturan yang belum terakomodir sesuai dengan kondisi terkini mengenai permasalahan sumber daya air.
 
Saat ini Kementerian ESDM melalui Badan Geologi, telah berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, serta telah ditetapkannya beberapa Peraturan Menteri ESDM yang terkait dengan masalah air tanah.
 
Terkait dengan Rancangan Undang Undang mengenai Sumber Daya Air, saat ini sedang disusun oleh Tim dari Komisi V DPR-RI sebagai Hak Inisiatif DPR dalam penyusunan Undang-Undang. Hingga saat ini, rancangan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian ESDM. Semoga undang-undang yang baru mengenai Sumber Daya Air tersebut bisa segera ditetapkan sehingga bisa memberikan kepastian dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan air tanah di Indonesia.
 
Sementara itu ketiga narasumber mengungkapkan perlunya upaya peningkatan sarana sumber air bersih melalui jaringan pipa kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
 
Permasalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu adanya konflik penggunaan sumber air menyebabkan kompetisi penggunaan air, perkembangan jumlah penduduk dan industri cenderung naik terus namun fasilitas pelayanan air cenderung tetap, kepastian hukum tidak tegas, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana secara optimal, keterbatasan data dan informasi serta tidak sinkron dengan perencanaan penataan ruang.
 
Keterbatasan suplai air dari sumber air permukaan yang potensinya sangat besar belum terkelola secara optimal mengakibatkan sumber air tanah menjadi alternatif utama, pengambilan air tanah tidak terkendali dan banyak sumur ilegal kecenderungan penurunan muka air tanah yang menerus, potensi air tanah cenderung turun, land subsidence, intrusi air lauit di daerah pantai, kerusakan lingkungan air tanah.

selamatkanairselamatkandunia2
Foto bersama seluruh peserta Sosialisasi Regulasi Air Tanah
   
Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air diperlukan personil, peralatan dan pembiayaan yang cukup besar dan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama dari berbagai pihak terkait. Regulasi pengelolaan air tanah saat ini belum bisa mengatur pengelolaan secara utuh karena saat ini mengacu pada UU 11/1974 tentang pengairan (Pasca pembatalan UU 7/2004 tentang sumber daya air), pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dan perlu diatur secara khusus mengenai kelembagaannya sebagai bagian yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
     
Penulis             : Titan Roskusumah
Sumber Foto    : Donny Hermana


<Berita Terkini>