Article Detail

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil


BULETIN SUMBER DAYA GEOLOGI, Vol. 1 No. 2 April 2006

Danny Z. Herman - PSDG, Badan Geologi.
Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Hingga saat ini pertumbuhan PETI semakin berkembang tidak saja terhadap bahan galian emas tetapi juga batubara, bahkan dilakukan di sekitar/sekeliling wilayah-wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Perkembangan PETI sudah mencapai tahap yang cukup menghawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (black market trading), yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan. Mengantisipasi kemungkinan peningkatan dampak negatif di masa mendatang dari keberadaan PETI, seyogyanya Pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan upaya penerapan kebijakan yang tepat untuk mengubah status pertambangan tersebut menjadi pertambangan resmi berskala kecil. Diperlukan pembuatan kebijakan yang baru atau memodifikasi produk hukum lama, melalui upaya analisis atau sintesis terhadap peraturan tentang pertambangan skala kecil. Pertambangan skala kecil hendaknya berorientasi kepada keekonomian masyarakat setempat, penjagaan keseimbangan lingkungan dan tata ruang wilayah pertambangan, serta yang terpenting memberikan kontribusi kepada kepentingan pembangunan sosial ekonomi khususnya daerah otonom dan pada gilirannya berpengaruh secara nasional.
PETI, konservasi, pertambangan skala kecil
  • Aspinall, C.; 2001; Small-Scale Mining in Indonesia, Mining Minerals Sustainable
  • Development, No. 79 edition of September 2002, 30 pages.
  • Bugnosen, E.; Scott, A. and Twigg, J.; 1988; Legislative and regulatory frameworks for small-scale mining, in Asian Journal Mining – Special Report : 5th AsianMining Education and Training Survey, edition of September 1998, p.16 –19.
  • Kompas, 2004; Artikel : Pemberdayaan Pertambangan Skala Kecil Belum Optimal ,
  • Edisi penerbitan : 09 Desember 2004.
  • Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi,
  • Pengusaha Kecil dan Menengah; 1998; Surat keputusan Bersama Nomor: 2002.K/20/MPE/1998 – Nomor : 151A Tahun 1998 – Nomor : 23/SKB/M/XII/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil.
  • Yunianto, B.; Saefudin, R. dan Suherman, I.; 2004; Kebijakan Sektor energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasi Terhadap Pertambangan Emas, dalam Buku : Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia, Puslitbang teknologi Mineral dan Batubara, hal.19 – 36.
Download

Comments


* Comments will be reviewed first before publish

* You need to be login to post your comment. doesn't have login Id, please register

There's No Comment Data to be shown